APBD Perubahan Barito Selatan 2015 Tidak Diparipurnakan Mantan Anggota Dewan Sampaikan Laporan ke Kejaksaan

0
1123

Buntok, www.tabloidmilitan.com
Meskipun sudah sekitar tujuh tahun berlalu, namun Mantan Anggota DPRD Barsel H Alimin menyampaikan laporan ke Kejaksaan Barsel terkait dugaan tidak pidana perihal tidak diparipunakannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Barito Selatan tahun 2015. Laporan tersebut disampaikan Selasa 01 Nopember 2022.
H Alimin yang bertandang langsung ke kantor PWI Barito selatan, Kamis, 3 Nopember 2022, memberikan keterangan press kepada sejumlah wartawan, bahwa APBD-P Barsel tahun anggaran 2015, tidak diparipurnakan. Sebab kala itu, ada tiga fraksi dari lima fraksi yang ada di DPRD Barito selatan menolak penyetujuan RAPBD perubahan tersebut. Penyebabnya, dalam rencana kerja anggaran (RKA) APBD Murni tahun 2015, tertera di RKA dengan judul pembangunan file slap jembatan Ihi pada ruas jalan Pendang – jalan provinsi Buntok Palangka Raya senilai Rp. 11, 3 miliar.
“Ketika saya reses pada bulan Agustus 2015 di ruas jalan tersebut, ternyata ada papan proyek yang bertuliskan peningkatan jalan Pendang – jalan Provinsi, senilai Rp. 11,3 miliar, sementara item ini tidak ada dalam APBD murni,” ujar mantan anggota DPRD Barsel dua periode ini, sembari menambahkan, disini sudah ada indikasi perubahan judul proyek, dan kuat dugaan ada tindak pidana.
Kemudian lanjut H Alimin, untuk memuluskan proyek ilegal tersebut, maka dipaksakan masuk ke dalam APBD perubahan Barsel 2015, sebesar Rp 36 miliar, dimana salah satu itemnya ada peningkatan jalan Pendang – jalan Provisi senilai Rp 11,3 miliar. Oleh tiga fraksi DPRD Barsel saat itu ditolak. Pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 digelar sidang paripurna DPRD Barsel untuk pengesahan RAPBD perubahan Barsel 2015. Namun tidak memenuhi qurum. Sebab, pada hari yang sama tiga fraksi DPRD Barsel menghadap Pj Gubernur Kalteng Hadi Prabowo, untuk berkoordinasi apakah tindakan ketiga fraksi itu salah dan menghalang-hangi Pembangunan Barsel.
“Waktu itu Gubernur mengatakan, tindakan tiga fraksi adalah bentuk kehati-hatian kalaian dalam tugas bagetting anggaran daerah. Lalu pak gubernur langsung telpon Bupati Barsel, dan melalui laospeaker kami semua tiga fraksi dapat mendengar langsung. Ketiga telpon tersebut, pak gubernur mengatakan bagaimana pa bupati pembahasan RAPBD perubahan dengan DPRD Barsel. Dijawab oleh bupati, oh iya pa gubernur hari Senin rapat paripurna tidak memenuhi qurum dan ditunda besok hari selasa 27 Oktober 2015, insya Allah pak gubernur, besok rapat paripurna RAPBD perubahan clear aja,” ucap mantan anggota DPRD Barsel dari PKS ini menceritakan, seraya mengatakan bagaimana bisa clear kalau tiga dari lima fraksi menolak.
Kemudian lanjutnya, meski tidak paripurna APBD perubahan tersebut dipaksakan dengan minta evaluasi gubernur. Dijawab oleh gubernur melalui surat resminya, setelah diteliti belum adanya dukumen persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap Raperda perubahan APBD Barsel 2015, sehingga tidak dapat dilakukan evaluasi oleh pemerintah provinsi.
“Untuk memenuhi dokemen tersebut, maka oleh pemerintah daerah dan DPRD dibuatlah surat keputusan persetujuan bersama ilegal yang bawah tangan tanpa paripurna. Namun meski demikian evaluasi Raperda APBD perubahan Barsel 2015 itu tidak penah ditandatangai oleh gubernur kalteng,” pungkas H Alimin, sambil bertutur bahwa laporan yang disampaikan ke Kejaksaan Negeri Buntok diterima langsung oleh Kasi Pidsus Kejari Buntok, dan pihak kejaksaan menerima saya dengan baik saat menyampaikan laporan dan pihak kejaksasan pun mengatakan mempelajari dan menindaklanjutinya .
(Tim TM Barsel/ saprudin/senator2000)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here