Sampit, www.tabloidmilitan.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali mengingatkan kepada pihak pemerintah daerah setempat, agar bisa melakukan perencanaan secara matang terkait kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada 77 desa se-Kotim yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 tahun depan.
Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kotim, H. Rudianur kepada awak media, Rabu (20/04/2022).
Dijelaskannya, persoalan kebutuhan akan anggaran untuk pelaksanaan Pilkades sedang atau pasca bencana pandemi Covid-19 tersebut, membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, namun disisi lain dibatasi dengan tingkat perkembangan anggaran daerah yang belum stabil hingga saat ini, jadi harus benar-benar diperhatikan.
“Persiapannya segera dimatangkan, kita tidak mau lagi ada persoalan baru, ketika anggaran nanti sudah ketuk palu. Itu artinya dari sisi perencanaan sampai pada eksekusi dilapangan harus benar-benar diperhatikan, apalagi kita Pilkades ini sedang atau pasca pandemi, jadi banyak hal yang menjadi beban di sisi anggaran tentunya, sehingga kami minta jangan sampai kebablasan,” ungkapnya.
Politisi Partai Golkar ini juga menambahkan, pelaksanaan Pilkades serentak yang digelar keempat kalinya di Kabupaten Kotawaringin Timur ini, merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah bersama legislatif selaku pengawas dan panitia pelaksana untuk menciptakan pesta demokrasi yang sesuai dengan amanah aturan yang berlaku.
“Sebelumnya pilkades serentak sudah dilaksanakan di 77 desa pada 21 Oktober 2017, kemudian pilkades di 48 desa pada 15 Desember 2018, selanjutnya pilkades di 43 desa pada 14 Maret 2020, dan di tahun 2023 nanti ada sebanyak 77 desa lagi, artinya kita sudah memiliki pengalaman, namun begitu perlu dicatat dan diperhatikan, jangan sampai kendala yang sama muncul di putaran berikutnya, apalagi anggarannya cukup besar,” tandasnya mengingatkan.
Dia juga menekankan, persoalan atau kendala pelaksanaan seperti tahun-tahun sebelumnya harus menjadi pelajaran yang tidak boleh terulang kembali di tahun berikutnya. Baik dari sisi pengawasan, anggaran, dan tingkat keselamatan anggota panitia dan pengawasan sampai tingkat desa.
“Contohnya pada Pilkades tahun lalu, sempat terjadi insiden dan untungnya tidak memakan korban jiwa, artinya ada persoalan atau permasalahan yang bisa saja muncul diluar dugaan. Jadi hal-hal yang bisa menjadi persoalan, seperti persoalan kekurangan anggaran keselamatan kegiatan atau hal lainnya, itu harus dikaji lebih dalam dari saat ini,” tutupnya. (Tim TM Kotim)
