Cegah BLT Minyak Goreng Salah Sasaran, Legislator Kotim Minta Pihak Terkait Lakukan Ini …???

0
210

Sampit, www.tabloidmilitan.com
Adanya program dari pemerintah pusat, yakni pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai) Minyak Goreng kepada masyarakat dengan kategori tidak mampu, Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H. Sanidin, S.Ag meminta kepada pihak-pihak terkait agar pembagian BLT itu nantinya tepat sasaran.

Karena dijelaskannya program BLT itu menargetkan untuk meringankan masyarakat yang mengalami kesulitan dan himpitan ekonomi, terutama masyarakat kurang mampu atau kategori miskin.

Dimana BLT minyak goreng yang akan dibayar berupa uang tunai sebesar Rp. 300 ribu per KK (Kepala Keluarga) untuk bulan April, Mei dan Juni, sudah ditunggu-tunggu masyarakat kirang mampu tersebut.

“Untuk ketahui bersama bahwa BLT minyak goreng ini diberikan dalam rangka meringankan beban masyarakat kurang mampu, yang mana target penerimanya adalah keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan makanan gorengan dan lainnya jadi harus tepat sasaran, jangan sampai yang berhak justru tidak menerima atau sebaliknya,” ungkapnya mengingatkan, Selasa (12/04/2022).

Dia juga menerangkan, masyarakat Kotim pada umumnya yang berhak menerima bansos 2022 bisa melakukan pengecekan melalui laman cekbansos.kemensos.go.id. Yakni dengan cara masuk ke cekbansos terus mengisi data yang diminta.

“Namun bagi warga yang ada di pedesaan, terlebih wilayah yang belum ada akses jaringan internet, pemerintah daerah harus ada solusi atau proaktif terkait hal ini, terutama pemerintah desa, supaya tidak terjadi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat,” timpalnya.

Politisi Partai Gerindra ini juga menekankan, pemerintah desa dalam program tersebut, harus benar-benar melakukan pendataan yang akurat sehingga bantuan itu sendiri tidak melenceng atau harus tepat pada sasaran.

“Pendataan itu sangat penting, jangan sampai data yang dikirim ke pemerintah pusat justru tidak tepat sasaran, tentu pemerintah daerah dan atau pemerintah desa yang lebih paham substansinya,” pungkasnya. (Tim TM Kotim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here