Sampit, www.tabloidmilitan.com
Maraknya aktivitas galian C yang di duga ilegal di beberapa wilayah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Provinsi Kalimantan Tengah, membuat Hendra Sia, Anggota Komisi I DPRD setempat angkat bicara hingga mendorong pemerintah daerah melalui instansi terkait mengandeng APH (Aaparat Penegak Hukum) untuk melakukan penertiban.
Terungkapnya aktivitas ilegal galian C tersebut pada saat dilakukan rapat koordinasi antara Komisi I dengan Bapenda (Badan Pendapatan Daera), DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu) Kotim serta Kantor Pajak Pratama belum lama ini.
Menurut Hendra Sia, aktivitas galian C yang diduga kuat ilegal terkhusus di wilayah Kecamatan Parenggean yang sampai saat ini dibiarkan beraktivitas itu merupakan salah satu contoh lemahnya pengawasan instansi terkait sehingga menimbulkan kerugian bagi daerah dan juga masyarakat.
“Tidak ada upaya penindakan sama sekali dari pihak terkait sehingga menimbulkan dampak yang besar, selain kerusakan lingkungan juga kerusakan terhadap infrastruktur jalan, dan juga kerugian secara materil bagi daerah dan juga berdampak kepada masyarakat,” ungkapnya kepada awak media, Jumat (08/04/2022).
Legislator dari Dapil V ini kembali menyebutkan, jalan-jalan di Kecamatan Parenggean sampai saat ini mengalami kerusakkan yang cukup parah dari arah Desa Bajarau sampai Padas. Hal ini dinilai efek dari angkutan galian C disana yang semakin marak terjadi.
“Harusnya pemerintah melalui instansi terkait melakukan penindakan sesuai aturan, jangan dibiarkan. Lakukan pengecekan, apakah memiliki izin atau sudaj habis masa berlaku izinnya, sehingga bisa dilakukan penagihan retribusi sesuai ketentuan. Dan cepat lakukan koordinasikan, supaya tidak memperburuk keadaan jalan-jalan disana,” timpalnya.
Sementara di sisi lain dia menjelaskan, kondisi keuangan daerah saat ini masih belum stabil, dan perlu didongkrak. Hal ini dirasa patut untuk ditindaklanjuti, karena jumlah anggaran untuk pembiayaan pembangunan seperti halnya infrastruktur dan lain sebagainya sangatlah besar.
“Kami menyarankan agar Pemkab Kotim segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk segera menindaklanjuti temuan DPRD di lapangan ini, jangan biarkan hal ini jadi masalah besar yang berlarut-larut,” pungkasnya. (Tim TM Kotim).
