Sampit, www.tabloidmilitan.com
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Provinsi Kalimantan Tengah, H. Ary Dewar meminta agar program pembangunan, pemerintah daerah harus benar-benar bisa memaksimalkan pemerataan, terutama pada wilayah kecamatan dan pedesaan.
Menurutnya program pembangunan yang bersumber dari APBD daerah itu setidaknya memiliki nilai azas manfaat secara langsung bagi setiap desa yang ada di daerah ini dengan cara memprogramkan minimal satu program pembangunan di setiap desanya kedepan.
“Pemerataan program pembangunan ini sangat penting, tujuannya agar seluruh desa di daerah ini bisa tersentuh pembangunan secara langsung. Artinya dalam setiap satu kali pembahasan terutama di APBD murni misalnya, setidaknya ada satu program khusus yang masuk desa yang mana sesuai dengan kebutuhan setiap desa masing-masing,” ungkap H. Ary Dewar melalui awak media ini, Jumat (13/05/2022).
Legislator asal daerah pemilihan IV ini juga menjelaskan, sudah barang tentu setiap rencana kerja maupun program itu nantinya harus mengacu pada kondisi keuangan daerah. Saat ini perlu suatu terobosan baru dalam bentuk program pembangunan satu program satu desa itu sendiri merupakan langkah strategis yang perlu digarisbawahi.
“Sejauh ini, salah satu yang menjadi aspirasi masyarakat kita, adalah belum meratanya pembangunan, dengan langkah atau terobosan ini, kami kira semua akan tersentuh atau terakomodir merata, karena dalam hal ini tentunya di dasari kajian-kajian ketika satu program untuk desa itu dilakukan, karena ada beberapa kategori yang sulit di kembangkan, misalnya desa tanpa listrik, atau desa minim air bersih dampak kemarau, atau peningkatan sektor pertanian desa dan lainnya,” timpalnya.
Dia juga berharap, kedepannya program pembangunan fisik yang semakin berkurang dampak dari Covid -19 lalu, merupakan akar kendala selama ini. Sehingga menurutnya perlu adanya pergerakan untuk meningkatkan kembali program pemerintah daerah dengan terobosan baru yang sejauh ini masih belum bisa maksimal dilakukan akibat terbenturnya anggaran.
“Bahkan sampai saat ini masih banyak desa yang bahkan sama sekali tidak kebagian program pembangunan. Padahal kita ketahui masyarakat desa setiap tahunnya menyampaikan aspirasi mereka melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), namun hingga kini banyak program yang tidak terealisasi,” pungkasnya mengingatkan. (Tim TM Kotim).
