Sampit. www.tabloidmilitan.com. Wakil Rakyat Darmawati dari Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) mengungkapkan: Mayoritas para petani di daerah Kotim, meminta agar ketersediaan pupuk bersubsidi menjadi perhatian prioritas pihak Pemerintah Daerah.
Pemerintah Daerah melalui instansi terkait berkewajiban untuk mendapatkan kualitas kinerjanya sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya. Pengawasan adalah hal penting demi terjaganya kualitas pangan di daerah itu dan terjaminnya kinerja para petani sehingga nasib para petani kedepannya semakin membaik.
Darmawati mengatakan : “Hal ini untuk meningkatkan hasil produksi para petani kita setiap tahunnya, sehingga dalam hal ini kami kira perlu dukungan pemerintah untuk hal itu. Selain itu juga kami meminta agar distribusi pupuk subsidi bisa benar-benar tepat sasaran, sampai ke petani lokal kita tujuannya untuk menunjang kinerja mereka,” Selasa (11/10/2022).
Darmawati menekankan, Guna meningkatkan penghasilan maupun kinerja para petani lokal, sudah semestinya pihak Pemda memberikan dorongan pembinaan, pengawasan dan juga memfasilitasi apa yang menjadi dasar kemajuan bidang pertanian di daerah tersebut,terkhususnya menyangkut soal pupuk yang sampai saat ini terkesan langka di kalangan petani lokal.
“Artinya kalau mau sektor pertanian kita maju ya berikan mereka kemudahan, terutama soal bantuan pupuk agar bisa meningkatkan hasil pertanian mereka, termasuk juga memberikan pembinaan secara masif, karena bertani ini juga perlu diawasi agar tidak mengurangi kualitas dan juga hasilnya semakin meningkat,” Ujarnya.
menurut Darmawati: Seperti daerah selatan atau pesisir yang notabene masyarakatnya memang merupakan daerah pertanian yang ditetapkan sebagai lumbung padi, sebagai wujud dalam mendukung ketahanan pangan daerah sampai sekarang ini.untuk itu kita semua terutama Pemda harus lebih meningkat pengawasan. Perhatian dan mempasilitasi antara petani dan apa yang dibutuhkan petani agar apa yang sudah ditetapkan oleh pemda sebagai lumbung padi daerah tetap terpelihara.
“Bahkan kawasan di daerah itu dicadangkan untuk kawasan pertanian, namun yang menjadi hambatan adalah belum maksimalnya pengawasan dan juga pembangunan sektor itu, bahkan pemberdayaannya menurut kami masih lemah, sehingga potensi yang ada justru belum terlihat maju dan berkembang,” pungkasnya. (Tim TM Kotim)
