Larangan Ekspor Di Cabut, DPRD Kotim Respon Positif

0
215

Sampit, www.tabloidmilitan.com
Baru-baru ini, kembali adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo yang mencabut larangan ekspor produk Kelapa sawit (CPO, Minyak Goreng dan lain-lain), menanggapi hal itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H. Hairis Salamad memberikan respon positif, karena menurutnya kebijakan tersebut merupakan salah-satu bentuk jaminan pemerintah pusat terhadap warga masyarakat diseluruh tanah air yang saat ini mengharapkan angin segar terkait harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.

“Presiden secara resmi akan mencabut larangan ekspor minyak goreng pada 23 Mei 2022 nanti, terima kasih kami sampaikan, karena pemerintah pusat sudah mendengarkan jeritan masyarakat khususnya petani kelapa sawit yang mana di Kotim ini cukup banyak, dengan dicabutnya larangan ekspor itu maka masyarakat secara ekonomi juga akan berkembang kembali,” ungkapnya semangat, Jumat (20/05/2022).

Disisi lain politisi PAN ini juga mengharapkan kepada setiap Perusahaan Besar Swasta (PBS) perkebunan kelapa sawit yang ada di daerah ini, terutama yang memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS) agar kembali membuka harga yang sesuai seperti sebelumnya, dan membeli Tandan Buah Segar (TBS) buah sawit masyarakat yang selama ini ikut terdampak.

“Jadi, menurut kami tidak ada alasan lagi bagi PBS perkebunan kelapa sawit untuk tidak menerima hasil TBS dari petani lokal kita dan apalagi kalau membelinya dengan harga murah tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah selama ini, tinggal menghitung hari lagi ekspor akan dibuka kembali per tanggal 23 bulan ini,” timpalnya.

Dia juga berharap dengan dibukanya larangan ekspor minyak goreng oleh pemerintah pusat ini, lapangan pekerjaan di bidang perkebunan kelapa sawit juga semakin banyak. PBS juga diminta ikut memberdayakan Tenaga Kerja Lokal (TKL) yang selama ini hanya sekian persen tertampung.

“Dengan keberadaan PBS di daerah kita ini, kami berharap dapat memberi atau membuka peluang kerja kepada TKL kita. Jadi ada potensi besar terkait dibukanya larangan ekspor ini, sehingga kami menilai peluang tenaga kerja ini juga akan bertambah, pemerintah daerah juga harus melakukan upaya persuasif akan hal ini,” tutupnya menyarankan. (Tim TM Kotim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here