Sampit, www.tabloidmilitan.com
Handoyo J. Wibowo, Anggota Komisi IV DPRD Kabuoaten Kotawaringin Timur (Kotim) Provinsi Kalimantan Tengah, kembali mempertanyakan komitmen dari pihak pemerintah daerah setempat dalam rangka menindaklanjuti keputusan atau instruksi Gubernur Kalteng terkait soal penertiban kendaraan ODOL (Over Dimensi Over Load) di wilayah hukum setempat.
“Sebagaimana komitmen pemerintah bahwa pada tahun 2023 sudah Zero ODOL, jadi yang kami pertanyakan bagaimana tindaklanjutnya,” ungkap Handoyo mempertanyakan, Selasa (05/04/2022).
Karena, menurutnya bilamana ingin dijalankan didaerah Kotim, hendaknya sudah mulai dilakukan sosialisasi terutama kepada pihak angkutan yang selama ini terlihat bebas dijalanan daerah.
Legislator Dapil II (Kecamatan Baamang) ini mencontohkan saking bebasnya kendaraan ODOL di jalanan Kotim, sehingga kerap ditemui angkutan CPO milik PBS melintas bebas di depan kantor pemerintah pimpinan daerah, seperti kantor Bupati Kotim, kantor DPRD Kotim dan juga di depan kantor Polres Kotim.
“Maka dari itu kami minta Dinas Perhubungan segera melakukan tindakan di lapangan. Kita harus belajar dari beberapa kabupaten/kota di Kalteng ini yang sudah menerapkan aturan tersebut dengan melakukan penertiban hingga penindakan kepada kendaraan yang melebihi kapasitas baik muatan dan bobotnya,” timpalnya.
Sehingga lantaran hal itu, Dia menilai daerah ini terkesan tidak berdaya menghadapi fenomena buruk tersebut. Bahkan tidak hanya itu, truk besar dengan ban 12 pun sering melintas konvoi dijalanan dengan kapasitas melebihi tonase, namun tidak pernah ditindak.
“Ini sudah termasuk sesuatu yang sangat fatal, dan tidak bisa di toleril. Kenapa demikian, sudah sangat timpang sekali dengan kapasitas jalan kita, yang harusnya hanya kapasitas 8 ton, tetapi praktek dilapangan bisa melebihi 25 ton,” pungkasnya menyayangkan (Tim TM Kotim).
