Sampit, www.tabloidmilitan.com
Jika pemerintah daerah ingin mempercepat pembangunan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, maka menurut Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Khozaini, S.Kom dengan tegas menyatakan pemerintah daerah dimaksud harus memprioritaskan pembangunan hingga menyelesaikan akses jalan penghubung antar kecamatan hingga antar desa di daerah setempat.
“Tentunya target ingin mensejahterakan masyarakat bisa tercapai, bilamana akses jalan penghubung ini, terutama jalan penghubung baik antar desa, antar kecamatan hingga jalur tembus provinsi di prioritaskan untuk dibangun,” ungkapnya melalui awak media, Kamis (28/04/2022).
Bahkan hal itu, menurutnya sudah melalui kajian pihaknya di Komisi IV DPRD kabupaten setempat, karena selama ini kendala jalan penghubung tersebutlah sebagai kendala terhambatnya kemajuan suatu daerah.
Politisi Partai Hanura ini kembali menegaskan, selama ini program kerja pemerintah daerah sudah sangat tepat, infrastruktur jalan hingga fisik,dan bahkan menyasar pada pertanian, namun lagi-lagi akses-akses vital dalam hal ini jalur jalan penghubung, belum maksimal di kerjakan, sehingga masih terdapat kendala ketika harus mengarahkan peningkatan secara ekonomi.
“Lantaran hal itu kami mendorong kedepannya program pemerintah daerah ini harus benar-benar diperhatikan untuk kajian teknisnya, jalur jalan penghubung ini sangat penting sekali, dari situ roda ekonomi masyarakat akan tumbuh dengan pesat dan teknologi juga akan masuk. Sering kita temukan jalan buntu karena teknis yang tidak tepat,” timpalnya.
Padahal, menurutnya Kotawaringin Timur sendiri adalah daerah sentral industri perkebunan kelapa sawit, dimana hal ini mengakibatkan munculnya beragam konflik ditengah masyarakat berkaitan infrastruktur jalan bahkan hingga persoalan listrik negara lantaran terbentur dengan Hak Guna Usaha.
“Itu beberapa hal yang harus kita perhatikan, dampak-dampak positif dan juga dampak negatif harus dikaji dengan baik dan tepat, sehingga terobosan yang kami sampaikan tadi menjadi alternatif yang bijak, lantaran Kotim ini kita ketahui sebagian besar wilayahnya sudah dikuasai oleh perkebunan kelapa sawit, jadi pemerintah daerah harus jeli dalam menentukan kebijakan,” tutupnya memgingatkan. (Tim TM Kotim).
