Barsel /// tabloid-militan.com
Nasib Poktan (Kelompok Tani) Desa Damparan Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, bagaikan telur di ujung tanduk alias posisi kritis lantaran akses menuju areal persawahan banyak yang dalam kondisi berat, bahkan ada yang putus sama sekali.
Sebagaimana di ungkapkan oleh salah satu petani Desa Damparan kepada awak media, “Akses menuju areal persawahan kami dalam kondisi rusak berat, bahkan kalau jembatan penghubungnya sudah lama putus, tidak bisa dilalui,” ungkapnya seraya meminta jangan disebutkan namanya.
“Selama ini, hanya para petani yang bertekad kuat dan para petani yang tidak memiliki keahlian lain selain bersawah saja, yang melanjutkan usaha bersawah ini, mengingat aksesnya begitu sulit,” keluhnya lagi.
Dia juga menjelaskan, kalau ada sebagian para petani yang beralih profesi, ada yang menjadi nelayan, ada juga yang bekerja sebagai kuli bangunan, atau bekerja serabutan lainnya, lantaran akses jalan yang begitu sulit.
“Bayangkan saja, kami berangkat dari rumah harus menempuh jarak beberapa kilometer, terus setelahnya harus menyeberang anak sungai akibat jembatannya putus, lanjut lagi berjalan kaki menuju areal persawahan, ya kalau sekedar berangkat kerja maaih tidak seberapaq, tapi bayangkan saja disaat kami sudah panen dengan akses begitu, kami harus memikul hasil panen dengan berat berkwintal-kwintal bahkan berton-ton untuk dibawa pulang ke kampung, bukankah sangat menyedihkan,” lanjutnya berkeluh tragis.
“Makanya kami berharap, kesulitan para petani ini menjadi perhatian semua pihak, instansi terkait, dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat, jangan sampai masyarakat kita kehilangan minat dan semangat menjadi petani, sementara pada sisi yang lain kebutuhan akan beras sangatlah besar, seperti halnya kita Barsel ini, kebutuhan beras kita sebagian besar didatangkan dari provinsi tetangga, Kalimantan Selatan,” kata Masyuhan Ketua BPD Damparan yang juga berprofesi sebagai petani saat dimintai pendapatnya.
“Bayangkan saja, berdasarkan data dari PPLD Damparan, areal potensial persawahan di Desa Damparan terdapat seluas 1.300 hektar, namun tahun ini hanya 507 hektar saja yang tergarap atau terdapat 793 hektar lahan tidur akibat akses yang terlampau sulit,” kata Mang Jhon sapaan akrab Ketua BPD menambahkan.
Dia juga memberitahukan kalau hasil panen perhektar lahan persawahan Desa Damparan, bisa menghasil hingga 6 (enam) ton perhektarnya.
“Sebenarnya rencana pembangunan infrastruktur pertanian Desa Damparan itu sudah masuk RPJMDes, bahkan sudah masuk di APBDes 2020 dan 2021, tapi alokasi anggaran tersebut tidak bisa dilaksanakan karena ada perubahan anggaran terkait BLTD.DD dan hal-hal yang terkait darurat Covid-19, sehingga Pemdes Damparan bersama BPD, tidak bisa berbuat banyak, makanya kami meminta perhatian khusus dari instansi terkait untuk membantu kami menyelesaikan masalah ini,” ungkap Samsudin Kepala Desa Damparan.
“Karena kalau tidak segera dibantu, berapa banyak lahan potensial kita tidak tergarap, padahal salah satu kebijakan pemerintah pusat adalah meningkatkan ketahanan pangan terutama sektor pertanian, makanya sekali lagi kami berharap bantuan semua pihak terutama instansi terkait untuk membantu dan menyelesaikan masalah ini,” pungkas Samsudin berharap. (Tim TM-SIK/H. Indra Sy. Ikat/Nedhy Ross Sy. Ikat)
