TBS Kepala Sawit Masyarakat Ditolak PKS, Ketua Komisi II DPRD Kotim Meradang & Angkat Bicara

0
186

Sampit, www.tabloidmilitan.com
Adanya sebagian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang di duga menolak Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari masyarakat akibat penurunan harga TBS yang menurun drastis, membuat Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Juliansyah T. S.Sos meradang dan kembali angkat bicara terkait persoalan itu.

Dia mendesak agar pihak Perusahaan Besar Swasta (PBS) khususnya industri kelapa sawit yang memiliki pabrik pengolahan minyak mentah CPO di daerah tersebut agar mengikuti kebijakan maupun aturan dari pemerintah.

Menurutnya selain persoalan penetapan harga pembelian tandan buah segar (TBS), perusahaan kelapa sawit juga tidak melakukan upaya intimidasi dengan menolak TBS dari masyarakat.

“Kami minta PBS di Kotim ini khususnya perkebunan kelapa sawit yang memiliki PKS untuk tidak semena-mena terhadap masyarakat atau petani lokal kita, membeli dengan harga murah secara sepihak, dan juga bahkan menolak menerima TBS dari para petani, ini sudah merupakan intimidasi terhadap petani lokal kita, mereka harus mengikuti aturan pemerintah jangan sesuka hati,” ungkap Juliansyah T keras, Rabu (18/05/2022).

Politisi Partai Gerindra ini juga menjelaskan, sebagai acuan
Gubernur Provinsi Kalteng sudah mengeluarkan surat edaran Nomor: 525/432/P2HP/DISBUN tentang Penetapan Harga TBS pasca larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) ke luar negeri oleh pemerintah pusat tersebut.

“Tentunya surat edaran tersebut sebagai acuan dan sekaligus impelentasi dari Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 64 Tahun 2020, dan telah membentuk tim penetapan harga pembelian TBS dengan menggelar rapat bersama perusahaan dan petani kelapa sawit sebelumnya,” timpalnya.

Disisi lain anggota dewan dari daerah pemilihan V (lima) ini juga meminta agar pemerintah daerah segera melakukan tindaklanjut terkait isu yang beredar selama ini, berkaitan dengan banyaknya hasil petani lokal yang ditolak di PKS yang ada di Kotim ini.

“Pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam dengan persoalan ini, apa yang menjadi keluhan para petani lokal kita harus segera tanggapi, jangan sampai hal ini juga menimbulkan permasalahan dan atau konflik kedepannya,” tutupnya mengingatkan. (Tim TM Kotim).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here