Sampit, www.tabloidmilitan.com
Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah H. Hairis Salamad kembali menekankan, agar semua pihak terlebih pihak-pihak terkait untuk lebih jeli dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas di setiap perusahaan berbagai bidang yang rentan berdampak negatif terhadap kerusakan lingkungan hidup.
Menurutnya aktivitas secara ilegal tentunya akan sangat berdampak buruk pada lingkungan hidup maupun merugikan negara dan juga masyarakat diwilayah operasional perusahaan itu sendiri. Disisi lain legislator Dapil V ini juga menjelaskan, selama ini pengawasan dari instansi terkait masih dipertanyakan mengingat belum ada satupun perusahaan yang mendapat sanksi baik secara hukum maupun administratif akibat pelanggaran terhadap lingkungan Hidup itu sendiri.
“Oleh sebab itu kami minta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) jangan hanya memandang aspek bahwa itu adalah investasi atau investor yang mendatangkan keuntungan bagi daerah, akan tetapi harus di lihat juga dampak negatif yang dirasakan masyarakat dan lingkungan hidup, yang bisa saja merugikan daerah dan negara, ungkapnya kepada awak media, Sabtu (05/03/2022)
Tidak hanya itu, Hairis Salamad juga memberi contoh kecil pelanggaran lingkungan hidup yang sering terjadi seperti tidak terawatnya anak sungai dan juga dugaan pembiaran terhadap anak sungai oleh perusahaan diwilayah operasinya, pencemaran lingkungan, maupun penanaman disempadan sungai yang jelas bertentangan dengan aturan yang sejauh ini terkesan sulit untuk dibuktikan.
“Kita bisa lihat, sejauh ini seolah-olah sulit untuk ditindak karena seakan-akan tidak bisa dibuktikan, hal semacam ini jangan sampai dibiasakan di daerah kita, karena kerugian materil maupun sosial bagi semua orang termasuk pemerintah daerah yang merasakannya,” timpalnya.
Dalam kesempatan itu Hairis meminta agar intstansi terkait lebih agresif dan tidak takut dalam bertindak dilapangan. Jika memang ditemukan adanya dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti dan berikan sanksi tegas.
“DPRD akan mendukung kalau itu demi masyarakat dan daerah, kita tidak mau menampung investor nakal yang hanya mengambil keuntungan di daerah, dengan meninggalkan kerusakan alam dan menciptakan konflik ditengah masyarakat,” tutupnya. (Tim TM Kotim).
