Buntok, www.tabloidmilitan.com
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Dr. Ita Minarni, ST., MT usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRD kabupaten setempat, menjelaskan ada beberapa poin penting yang dibahas dalam rapat tersebut, salah satunya terkait sejauhmana proses Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran (TA)j 2023 nantinya.
“Sebetulnya untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBN untuk Tahun Anggaran 2023 nanti, sebagian memang ada yang sudah gol dan sebagian lagi masih dalam tahap sinkronisasi data,” ungkap Kadis PUPR didampingi Kabid Bina Marga M. Taufik, ST kepada awak media online www.tabloidmilitan.com seusai RDP, Jumat (27/5/2022).
Dijelaskannya lagi, untuk proses yang sudah gol adalah Bidang Sumber Daya Air atau Pengairan, sementara bidang Sanitasi dan Bina Marga masih belum selesai atau masih proses.
Saat ditanya kendala apa saja yang terjadi dalam proses DAK tersebut, ia menjelaskan bahwa tidak ada kendala yang spesifik hanya saja terkendala pada masalah data.
“Biasanya yang kadang menjadi kendala pada saat proses DAK tersebut cuma terkendala pada sinkronisasi data saja. Contohnya misalkan kita mau membangun suatu PDAM (sarana/prasarana air bersih, red) terlebih dahulu mempersiapkan data pendukung yang dibutuhkan dan hal ini disanggupi oleh pihak desa pengusul, tapi pada saat deal ternyata desa tersebut belum siap,” jawabnya seraya mencontohkan.
Disisi lain, dia jua menjelaskan kalau untuk tahun 2022, pihaknya juga akan merealisasi pembangunan PDAM (sarana/prasarana air bersih) untuk dua desa, yakni Desa Bundar dan Desa Tanjung Jawa yang memiliki data penunjang yang lengkap.
“Jadi menilik dari hal itu, untuk kedepanya saya tidak akan lagi mengusulkan sesuatu yang tidak pasti, artinya ketika data teknisnya sudah siap baru kita mengusulkan,” tukasnya memegaskan.
Sementara itu, dengan adanya RDP yang dilakukan bersama Komisi II DPRD Barsel tadi, dia berharap dukungan maksimal dari pihak legislatif itu.
“Saya berharap setelah kegiatan ini akan ada koordinasi selanjutnya, apa yang mesti disikapi oleh mereka (legeslatif) terhadap kendala yang ada. Terlebih kita ketahui bersama, bahwa dana APBD kita terbatas, jadi perlu sokongan DAK yang bersumber dari APBN untuk memaksimalkan pembangunan. Dan untuk mendongkrak hal itu, dibutuhkan dana penunjang sebesar 5%, maka pencapaian juga akan menjadi besar,” pungkas Ita Minarni. (Tim TM Barsel/Rabudiannoor Sy. Ikat/H. Indra Sy. Ikat)
