Sampit, www.tabloidmilitan.com
Khozaini, S.Kom, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur(Kotim) Provinsi Kalimantan Tengah, sebut percepatan kerusakan jalan di kabupaten setempat sebagian besar akibat angkutan berat kendaraan yang hampir mayoritas plat (Nopol) Non KH, sehingga Dia meminta kepada pihak pemerintah daerah agar membuat atau membentuk regulasi baru yang bisa mengatur hal itu.
“Kita bisa lihat fakta yang terjadi dilapangan, sebagian besar kendaraan dengan bobot yang besar dan melebihi kapasitas jalan, di dominasi plat atau Nopol dari luar daerah Kotim. Hal ini sangat tidak benar, dan kalau dibiarkan terus menerus akibatnya jalan yang ada akan rusak dan pada kahirnya daerah yang harus menanggung permasalahan jalan rusak tersebut,” ungkapnya kesal. Senin (04/04/2022).
Sementara di sisi yang lain, menurutnya sektor penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dari plat non KH (Kalimantan Tengah) tidak ada buat daerah setempat, akan tetapi akan kembali ke daerah plat kendaraan tersebut berasal. Sehingga itu merupakan kerugian buat daerah setempat, sementara kendaraan angkutan berat yang beroperasi di Kotim hampir mayoritas plat non KH, dengan artian lain, berbanding terbalik.
“Makanya dari itu, kedepannya harus ada peraturan baru terkait hal tersebut, yakni peraturan daerah yang di dalamnya mengatur retribusi bagi kendaraan tersebut, sehingga mereka harus bayar jika beraktivitas di jalan umum khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur ini,” timpalnya.
Politisi Partai Hanura ini juga meminta kesadaran pengusaha angkutan plat non KH yang sudah mendapat keuntungan tanpa adanya memberi retribusi buat daerah, memperhatikan hal ini dan tidak melupakan kewajiban mutlaknya.
“Banyak cara untuk mereka berkontribusi untuk daerah kita ini, bisa melalui CSR. Karena mereka itu pengusaha yang bernaung di bawah badan usaha CV ataupun PT, jadi mana CRSnya, jangan sampai hanya bisa mencari makan di daerah ini namun mengesampingkan kewajibannya,” tutupnya. (Tim TM Kotim).
