Aliansi Masyarakat & DPRD Kotim, Besok Bertolak Ke Provinsi Sampaikan 9 Poin Tuntutan

0
205

Sampit, www.tabloidmilitan.com
Jajaran Mahasiswa Kotim (Kotawaringin Timur) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat mendatangi Gedung Paripurna DPRD setempat, pada Senin (11/04/2022) sore, untuk melakukan audensi menyampaikan 9 (sembilan) poin tuntutan atau aspirasi masyarakat berkaitan dengan berbagai problem bangsa yang juga berdampak kepada masyarakat daerah tersebut.

Menemui Aliansi Masyarakat yang ingin melakukan audensi tersebut, sekaligus mendengarkan dan menampung aspirasi yang ingin disampaikan, pihak DPRD di pimpin langsung oleh Ketua DPRD, Dra. Rinie Anderson, Wakil Ketua I (satu) H. Rudianur, dan Wakil Ketua II (dua) H. Hairis Salamad, yang juga di hadiri oleh Ketua Komisi I Rimbun, ST beserta jajaran.

Dalam giat audensi tersebut, meskipun tidak berjalan alot, namun terlihat jajaran DPRD mendapat tekanan serius dari para mahasiswa agar poin tuntutan itu tidak hanya menjadi selembaran, akan tetapi meminta hal itu menjadi acuan jajaran legislatif tingkat kabupaten melanjutkan ke tingkat provinai bahkan hingga ke pemerintah pusat.

Dalam tanggapannya, Ketua DPRD Kotim menyampaikan bahwa pihaknya selaku wakil rakyat, pastinya akan menjawab dan memperjuangkan segala bentuk aspirasi yang disampaikan oleh warga masyarakat. Dan menurutnya Audensi hari ini pun merupakan bentuk demokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan dewan sendiri terhadap kinerja pemerintah.

“Sudah kami sepakati bahwa hasil kesimpulan audensi hari ini akan dibawa ke provinsi. Sementara terkait tuntutan untuk menjamin distribusi seperti BBM, Migor, supaya aman lancar tentunya tidak bisa melalui audensi beberapa pihak melainkan kita harus membahas hal ini bersama pemerintah daerah,” ungkap Rinie Anderson.

Sementara itu Koordinator Aliansi Masyarakat, Burhan Nurrohman usai audensi tadi sore kepada awak media juga menegaskan, bahwa hasil kesimpulan audensi hari ini yaitu pihak legislatif Kotim akan bersama dengan para mahasiswa untuk menyampaikan tuntutan tersebut hingga ke provinsi untuk ditindaklanjuti hingga pemerintah pusat di Jakarta.

“Terutama poin-poin yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat seperti, permasalahan untuk menjamin distribusi BBM & minyak goreng supaya bisa aman dan lancar, juga akan dibahas bersama pemerintah daerah setelah menyampaikan aspirasi ditingkat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah besok,” ungkap Burhan.

Dia menegaskan, dari Sembilan Poin tuntut tersebut pihaknya akan terus mengawal agar aspirasi itu sampai kepada pihak pemerintah pusat. Karena hal ini menurutnya merupakan isu yang sedang ramai disoroti oleh semua kalangan di seluruh Indonesia.

“Harapan kami apa yang menjadi hak masyarakat dapat terpenuhi, dan apa yang dapat membebani masyarakat, sekaligus menghilangkan demokrasi misalnya terkait wacana Presiden 3 periode itu jangan sampai terjadi karena hal itu sudah menodai demokrasi kita, dannjuga melanggar UU atau konstitusi,” tutupnya. (Tim TM Kotim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here