Sampit, www.tabloidmilitan.com
Agus Seruyantara, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Provinsi Kalimantan Tengah, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Bupati Halikinoor yang menargetkan Peningkatan jaringan listrik berkeadilan bagi masyarakat terutama wilayah-wilayah pedesaan yang selama ini belum teraliri. Dan menjadikan target itu menjadi salah satu program prioritas pembangunan pemerintah daerah Kotim sampai pada tahun 2024 nanti.
“Keberadaan jaringan listrik cukup vital, selain untuk penerangan, pasokan listrik juga penting untuk bidang pendidikan, kesehatan dan membangkitkan perekonomian masyarakat di desa, terlebih sejauh ini masih banyak desa-desa di Kotim ini yang belum menikmati listrik dari PLN ini, yakni sebanyak 47 desa, untuk itu kami mendukung kebijakan Bupati tersebut,” ungkapnya kepada awak media, Selasa (12/04/2022).
Legislator ini juga menekankan, perluasan jaringan listrik PLN ini merupakan aspirasi masyarakat yang tidak hanya disampaikan kepada pemerintah daerah namun juga disampaikan lewat aspirasi kepada anggota DPRD Kotim selama masa reses dewan sejak beberapa waktu lalu.
“Artinya aspirasi yang disampaikan masyarakat terhadap kami tersebut sudah secara tidak langsung sampai ke Bupati Kotim, sehingga pemerintah daerah menargetkan seluruh desa bisa menikmati aliran listrik pada 2024 melalui sinergi dengan PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) dan pihak lainnya, hal ini harus kita dukung, agar jaringan listrik ini bisa merata berkeadilan sebagaimana program dari pemerintah pusat, dan masyarakat juga bisa maksimalkan pemanfaatan dari adanya listrik ini di desa masing-masing,” timpalnya.
Dia juga menjelaskan, meskipun banyak kendala yang akan dihadapi oleh pemerintah daerah, terutama dibenturkan dengan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan dan juga akses, di beberapa wilayah, seperti wilayah utara, wilayah selatan dan wilayah lainnya, dirinya meyakini hal itu mampu di atasi dengan kebersamaan antara legislatif dan eksekutif.
“Harapan kami tentunya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah pusat membantu apa yang menjadi kendala di daerah untuk perluasan dan pemerataan jaringan listrik berkeadilan ini. Dan untuk PBS perkebunan dan pertambangan kami minta agar mendukung dan turut serta mensejahterakan masyarakat, terutama desa binaannya yang menjadi lokasi operasional mereka,” pungkasnya. (Tim TM Kotim)
