Komisi II DPRD Kotim Minta Pemerintah Daerah Intervensi Harga TBS

0
297

Sampit, www.tabloidmilitan.com
Belum stabilnya harga beli TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dari petani lokal, meskipun kran ekspor sudah dibuka oleh pemerintah pusat dan ada ketetapqn harga dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebelumnya, lantaran hal itu Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Juliansyah T. S.Sos meminta agar pemerintah daerah setempat meningkatkan pengawasan terhadap nilai beli  Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah tersebut.

“Menurut kami sampai sejauh ini harga beli TBS oleh PKS di Kotim ini masih dibawah normal, dulu harga beli mencapai 3400 sampai dengan 3600 saat ini masih berada di level bawah yakni 2400 dan 2600 rupiah. Hal ini harus di kawal dan diawasi, karena pemerintah pusat dan daerah sudah membuka dan memberikan kebijakan terkait persoalan ini,” ungkapnya kepada awak media ini, Kamis (26/05/2022)

Dia juga menjelaskan, harapan masyarakat sejak dibukanya kran ekspor ini oleh pemerintah pusat yakni tidak lain supaya harga Tandan Buah Segar kelapa sawit hasil petani bisa merangkak naik seperti harga normal sebelumnya. Namun hal itu masih menjadi mimpi buruk lantaran sampai dengan detik ini harga TBS masih jauh dari kata normal.

“Pemerintah pusat membuka kran ekspor untuk memastikan nasib rakyatnya selaku petani lokal, agar harga TBS ini bisa naik, namun kenyataannya belum bisa memperbaiki harga seperti terdahulu, malah naiknya belum bisa dikatakan normal, kita semua tahu bahwa mengurus kebun sawit ini pengeluaran juga besar, jadi kami kira harus sesuai dengan penghasilan,” timpalnya.

Politisi Partai Gerindra ini juga mendorong agar pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat menginventarisasi Persoalan harga TBS di tingkat PKS yang mana menjadi harapan sebagian besar masyarakat Kotim hingga saat ini.

“Bagaimanapun itu merupakan hajat  hidup orang banyak, kalau di biarkan terus menerus akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat kita, untuk itu kami berharap pemerintah daerah baik Provinsi maupun Pemkab Kotim dapat mengintervensi soal harga TBS yang masih belum normal hingga saat ini,” pungkasnya. (Tim TM Kotim)

- Advertisement -
Unknown app
Unknown app
Developer: Idmstore
Price: Free
  • Unknown app Screenshot
  • Unknown app Screenshot
  • Unknown app Screenshot
  • Unknown app Screenshot
  • Unknown app Screenshot
  • Unknown app Screenshot
  • Unknown app Screenshot
  • Unknown app Screenshot
Artikulli paraprakPemdes Lehai Saluran Dana BLT-DD Kepada 130 KPM
Artikulli tjetërKomisi IV Kotim Minta Dishub Sosialisasi Kecepatan Maksimal Truk

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini