Sampit, www.tabloidmilitan.com
Inflasi yang terjadi setiap tahun dan selama ini masih menjadi momok di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Anggota Komisi II DPRD setempat, Syahbana, SP menilai pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah strategis, diantaranya dengan menyiapkan beberapa opsi untuk pencegahan dini dan jangka panjang.
Untuk menentukan opsi langkah-langkah strategis tersebut, menurutnya harus melalui kajian yang diambil dari berbagai referensi di daerah lainnya.
“Hampir setiap tahun kita sudah tahu apa yang menyebabkan mudah terjadinya inflasi ini, misalnya harga bahan pokok seperti daging, telor, ayam potong, termasuk cabai, yang harganya bisa selangit dan terus mengalami kenaikan. Itu artinya harus ada upaya pencegahan dini misalnya mengurangi pasokan dari luar dan memberdayakan petani lokal Kotim ini,” ungkapnya kepada awak media, Kamis (07/04/2022).
Ketua Fraksi Partai Nasdem ini juga menjelaskan, untuk menekan kenaikan harga sekaligus memenuhi kuota yang dibutuhkan, tentunya harus memiliki potensi lahan yang cukup, misalnya lahan untuk peternakan sapi, ayam potong, ayam petelur dan juga menyiapkan lahan untuk pertanian lokal cabai secara khusus melalui BUMD.
“Pengertian Inflasi sendirikan sudah sangat jelas, dimana suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, kenaikan harga satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya, nah hal ini yang terjadi di daerah kita, selain kebutuhan akan kuotanya meningkat, harga juga semakin naik, sementara daerah tidak punya opsi untuk menekan hal ini,” timpalinya menyayangkan.
Menurutnya Inflasi juga terjadi akibat dititik beratkan kepada kebutuhan pokok yang terus menerus meningkat jumlah kuotanya. Fatalnya kuota tersebut dibarengi dengan kenaikan harga akibat menerima impor dari daerah lain.
“Daerah kita Kotim ini, selalu mengharapkan impor dari daerah lain, untuk memenuhi kuota masyarakat atau konsumen di daerah, sementara langkah memberdayakannya masih lemah, untuk itu kami mendorong pemerintah kita untuk lebih serius lagi mengatasi hal ini,” tutupnya. (Tim TM Kotim)
