Buntok. www.tabloidmilitan.com. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melaksanakan Sosialisasi Pemetaan Batas/Kelurahan. Nara sumber kegiatan tersebut dari Badan Informasi Geospasial di GPU Jaro pirarahan Buntok, 14 Agustus 2023 sore.
Hadir dalam acara tersebut Asisten III Setda Barsel Mirwansyah. Juga dihadiri oleh anggota Komisi VII DPR RI Willy M. Yoseph. Kegiatan yang dihadiri oleh para Kelapa Desa dan undangan lainnya itu ditutup dengan tanya jawab.
Willy M Yoseph usai kegiatan kepada sejumlah wartawan mengatakan, seperti diketahui bahwa saya adalah anggota DPR RI mewakili Kalimantan Tengah, dan mitra kerja di komisi VII kami dari Fraksi PDIP Perjuangan mitra kerja kami pertama Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Perindustrian. Lalu salah satu Badan Informasi Geospasial ini. Badan Informasi Geospasial adalah badan yang mengurus tentang gambar atau peta rupa-rupa bumi. Jadi mereka bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk bisa menjadi bahan untuk menuntaskan tata batas negara, batas provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
“Merekalah yang memberikan bahan, kemudian gambar formasi-informasi kepada institusi yang ingin memerlukan informasi untuk penataan tata batas. kegiatan ini yang seharusnya tidak harus disini, tetapi saya bawa untuk membantu. Ada empat kabupaten yang ada disini siapa tahu mereka membutuhkan dan saya yakin mereka sangat membutuhkan”, ujar Willy.
Ditambahkannya, kemudian juga mengundang dari provinsi tetangga. Karena disana ada permasalahan beberapa waktu yang lalu, itu sebagai akibat dengan daerah yang tidak terurus dan tidak diurus. Itu bisa saja daerah itu mengambil keputusan ikut yang lebih mengurusnya, yang mensejahterakan dia, yang memperhatikan dia.
“Ini salah satunya agar daerah itu tidak keluar atau daerah lain tidak masuk. Yaitu untuk menyervis agar mereka bisa keluar apalagi daerah itu ada potensi. Tapi kita tidak membahasnya karena selesai, sudah diurus sekarang sudah masuk Kalimantan Selatan. Itu salah satu masalah yang pernah terjadi di Kalimantan Tengah hilangnya satu desa di Kalteng itu dia masuk ke provinsi lain yaitu salah satunya karena masalah tata batas yang tidak selesai-selesai”, ujarnya. Dikatakan anggota Komisi VII ini, akibat pembangunan yang tidak sampai, masyarakat yang merasa tidak diurus. Maka mengingatkan kepada pemerintah Kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah ini agar mereka punya tugas perhatian yang sama terhadap daerahnya, itu inti dari pertemuan ini. (Tim TM Barsel /Saprudin / Rediansyah SY Ikat/ LSM Senator 2000)
